Pembangunan KTM Serap Investasi 4,7 Triliun

Paradigma baru transmigrasi yang mengusung pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) mendapat sambutan positip dari kalangan dunia usaha nasional. Kalangan investor dan dunia usaha tertarik untuk mengembangkan bisnisnya karena di kawasan KTM ini tersedia berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Sampai saat ini, rencana pendanaan investasi yang terkumpul dalam pengembangan KTM ini mencapai 4,7 Triliun. Dengan masuknya investasi swasta nasional ini diharapkan mampu menggerakkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kawasan KTM.

Demikian diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si dalam acara Penyerahan Surat Keputusan Menakertrans tentang Penetapan Lokasi Pengembangan dan Pembangunan KTM di Kawasan Transmigrasi serta Penandatanganan Pernyataan Bersama Bupati dan Badan Usaha yang diadakan di Balai Makarti Muktitama, Depnakertrans, Kalibata, Jakarta Selatan (23/6).

Menakertrans mengatakan dari sekitar 50-an kawasan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan dan pengembangan KTM, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan azas pemerataan, maka sampai saat ini baru dapat menetapkan 20 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran biaya untuk membangun dan mengembangkan KTM bersumber dari APBN (30%), APBD (30%), maupun Investor (40%). Penetapan berdasarkan pada penerbitan SK Penetapan Lokasi KTM oleh Menakertrans

Dari jumlah 20 lokasi kawasan KTM yang ditetapkan oleh Menakertrans, 10 lokasi KTM telah memastikan penanaman modal investasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan berskala nasional. Kebanyakan perusahaan itu bergerak dalam bidang pekebunan dan pertanian yang menghasilkan komoditasi kelapa sawit, karet, jagung, padi, kedelai, jagung dll.

Sebagai bentuk realisasi Komitmen Bersama yang dilakukan Depnakertrans, Pemerintah Daerah yang diwakili para bupati dan Badan Usaha, maka dilakukan Penandatanganan Pernyataan Bersama Pengembangan Investasi Terintegrasi dengan Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi. Penandatanganan Pernyataan Bersama yang disaksikan langsung oleh Menakertrans ini melibatkan 10 Bupati dan 19 perusahaan swasta nasional.

Menakertrans meminta kepada para Bupati dan kalangan pengusaha agar segera melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya pengembangan dan pembangunan KTM. Menakertrans mengatakan para Bupati sebagai pemangku kepemimpinan pemeritnah daerah, diharapkan membentuk POKJA tingkat Kabupaten yang secara khusus diberikan tugas untuk memberikan pelayanan perijinan, pengintegrasian, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan KTM.

Sedangkan bagi para pengusaha, Menakertrans meminta agar segera mengurus administrasi perijinan lokasi, menyusun pola pengembangan investasi, bekerja sama dengan perbankan untuk permodalan dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat transmigran dan penduduk lokal yang bermukim di sekitar kawasan KTM.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara Depnakertrans, Pemerintah Daerah tingkat provinsi, kota/kabupaten dan kalangan dunia usaha, diharapkan tujuan mulia dari diadakannya transmigrasi bisa terwujud dengan semakin meningkatnya taraf hidup, perekonomian dan kesejahteraan transmigran dan penduduk setempat.

Dalam acara ini hadir Sekjen Depnakertrans Ir. Besar Setyoko, MM, Irjen Dra. Dyah Paramawartiningsih, Dirjen P2MKT Drs. Djoko Sidik Pramono, MA, Dirjen P4trans Ir. Harry Heriawan Saleh, Dirjen Binalattas, Ka Balitfo Ir, Djuharsa M. Djajadihardja, MM, Kapus Humas Sumardoko, SH, MM serta jajaran pejabat dilingkungan Depnakertrans.

Pusat Humas Depnakertrans

Baca seterusnya........

Program Aksi GPP 2008 dan Pencanangan KTM Cahaya Baru

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Ir. Erman Suparno MBA. M.Si secara resmi membuka rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008 serta Pencanangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Cahaya Baru di Banjarmasin, Selasa (15/7). Rangkaian kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang terjadi di Indonesia.

Program Aksi GPP merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan Program Aksi GPP ini meliputi berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 diberikan dana sebesar Rp 55.279.348.600 yang terdiri dari dana dekonsentrasi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebesar Rp 10.483.998.000 dana tugas perbantuan sebesar Rp 42.954.377.000, serta bantuan langsung dari Menakertrans sebesar Rp 1.840.973.600.

Dana ini dialokasikan untuk mendukung program pokok ketenagakerjaan yang meliputi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Pengembangan Wilayah Tertinggal serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan bermanfaat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan serta diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 252.543 orang.

Dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Aksi GPP, Menakertrans menyerahkan berbagai bantuan kegiatan antara lain : (1) Pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya, Teknologi Tepat Guna, Kewirausahaan, Grameen Bank, Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, Job Fair serta kelompok usaha bersama; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui subsidi program pelatihan serta (3) job fair.

Pada kesempatan ini pula, Menakertrans menyerahkan Bea siswa Jamsostek sebanyak 31 tenaga kerja, menyerahkan santunan kematian karena kecelakaan kerja kepada ahli waris tenaga kerja, menyerahkan pinjaman kemitraan kepada 3 perusahaan, menyerahkan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada pekerja juga kepada pedagang mie bakso, menyerakan tanaman hijau serta seperangkat alat Bursa Kerja On Line (BKOL). Menakertrans melantik dan mengukuhkan Pengurus Daerah Paguyuban Pedagang Mie Bakso (PAPMISO) Provinsi Kalimantan Selatan .

Di bidang transmigrasi, Menakertrans mengembangkan konsep paradigma baru transmigrasi yang meliputi pokok-pokok pikiran, yaitu transmigrasi sebagai pilar ketahanan pangan nasional, transmigrasi sebagai basis ketahanan nasional, transmigrasi sebagai fundamen penyediaan energi alternative, transmigrasi sebagai instrument pemerataan investasi dan transmigrasi sebagai wahana penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu implementasi paradigma baru transmigrasi adalah pembangunan Kota Mandiri Terpadu (KTM) yang terus dilakukan di kawasan-kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah KTM Cahaya baru yang terletak di Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
KTM Cahaya Baru dicanangkan ini akan memiliki fasilitas seperti : Pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri dan pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan yang sekaligus dilengkapi dengan sarana pemerintahan serta fasilitas umum dan sosial.

Pusat Humas Depnakertrans

Baca seterusnya........

Berebut Harapan di Tanah Transmigrasi

Sepintas tidak ada yang istimewa dari Desa Bagelen yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Lampung Selatan. Padahal, di sinilah sejarah transmigrasi Indonesia dimulai saat pemerintah kolonial Belanda mendatangkan 43 orang asal Kedu, Jawa Tengah, pada 1905. Mereka dikirim ke kawasan ini untuk membuka lahan pertanian dan pemukiman yang saat itu masih berupa hutan lebat. Kini, Desa Bagelen dihuni sekitar 1.400 keluarga yang sebagian besar keturunan transmigran pada masa pendudukan Belanda.

Kebanyakan dari penduduk Bagelen bermatapencaharian sebagai petani padi dan palawija. Sisanya, memilih bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta atau berwirausaha, seperti yang dilakoni Sutiyo. Lelaki kelahiran Begelen 54 tahun silam ini beristrikan Sumarni, yang juga warga keturunan transmigran. Pasangan ini dikaruniai delapan anak, namun yang masih tinggal dengan mereka hanya dua orang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Sutiyo membuka usaha bengkel las sederhana dengan alat-alat kerja seadanya. Dari hasil kerja keras, Sutiyo mampu menghidupi keluarga dan menggaji empat orang pekerja. Bahkan, Sutiyo mampu menyekolahkan seorang anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung. "Setelah dipotong untuk membayar gaji kawan-kawan, masih ada sisa untuk makan dan biaya anak-anak sekolah," ujar Sutiyo.

Seperti kebanyakan warga Bagelen, Sutiyo tidak terlalu mengenal leluhurnya di Pulau Jawa. "Kami sudah nggak ngerti lagi leluhur kami di Jawa. Banyak yang lahir di sini, sampai mati nggak pernah ke Jawa," kata Sutiyo. Namun, bukan berarti ia tidak peduli dengan asal-usulnya. Hanya, Sutiyo mengaku, enggan pindah ke Jawa. Sebab, menjalani hidup di Lampung sudah cukup memuaskan. Apalagi, jika harus pulang ke Jawa, ia harus memulai hidup dari awal lagi. "Jauh lebih enak di sini. Di Jawa kan sudah padat penduduknya," ujar lelaki berkulit sawo matang ini.

Tak jauh dari rumah Sutiyo, tinggal Keluarga Muhammad Idris. Tidak seperti Sutiyo, Muhammad bekerja sebagai penilik sekolah dasar dan taman kanak-kanak wilayah Gedong Tataan, Lampung. Setiap pagi, Muhammad pergi ke kantor dengan sepeda motor. Sebelum menjadi penilik, Muhammad sempat menjadi kepala sekolah dasar selama 14 tahun. Kecintaannya pada pendidikan anak-anak mendorong Muhammad menyediakan waktu dan tenaga untuk mengajar mengaji. Setelah beristirahat sepulang kerja, Muhammad dan istrinya, Setiarsih, mengajar anak-anak Desa Bagelen membaca Al Quran. Untuk keperluan ini, Muhammad menyediakan ruangan khusus berukuran 35 meter persegi di samping rumah. Untuk menambah penghasilan, Muhammad membuka usaha warung telekomunikasi, meski dengan sebuah pesawat telepon.

Seperti tetangganya Sutiyo, Muhammad juga merasa berkecukupan tinggal di Bagelen, meski tidak hidup dalam kemewahan. "Saya merasa cukup, terutama bisa hidup tentram bersama keluarga," kata Muhammad. Karenanya, Muhammad bertekad menghabiskan sisa hidup di Bagelen. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk kembali ke Pulau Jawa, tempat leluhurnya berasal. "Keluarga saya sudah di sini semua, di Jawa sudah nggak ada lagi," ujar Muhammad.

Sayangnya, tidak semua transmigran hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Ratusan kilometer dari Desa Bagelen, tepatnya di Desa Ringin Sari, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sejumlah keluarga transmigran masih sulit mewujudkan impian sederhana: mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini dialami Misno dan ratusan Warga Ringin Sari lainnya. Mereka adalah transmigran asal Jawa yang sempat menghuni lokasi transmigrasi Sendang Baru, Lampung Tengah. Puluhan tahun silam, pemerintah memindahkan para transmigran dengan alasan lahan subur yang mereka tempati, termasuk kawasan hutan lindung. Dengan berat hati, Misno pun terpaksa meninggalkan Sendang Baru. Padahal, di lokasi lama itu, ratusan batang pohon kopi yang ia tanam di lahan seluas empat hektare tinggal dipetik hasilnya. "Tidak ada ganti rugi dari pemerintah," kata Misno.

Menurut pengakuan Misno, pemerintah memang membekali pakaian satu setel, cangkul, kampak, beras, kelambu, wajan, periuk dan mencukupi kebutuhan makan selama setahun dengan perjanjian setelah itu harus mandiri. Namun, tanah di kawasan ini tidak subur. Untuk bisa ditanami, lahan harus diberi pupuk terlebih dahulu. Sedangkan untuk membeli pupuk mereka tidak mampu. "Udah mandiri ya kelabakan," ujar Misno. Kini, untuk bertahan hidup, Misno yang telah tinggal di Ringin Sari selama hampir 20 tahun, terpaksa bertanam singkong. Sebab, untuk menanam padi tidak mungkin. Sebelumnya, Misno pernah mencoba menanam padi gogo rancah. Namun, hasilnya tidak setimpal dengan kerja keras yang dikeluarkan. Buntutnya, Misno dan keluarganya terpaksa makan nasi bercampur tiwul atau oyek untuk menghemat biaya hidup. "Kalau bisa menanam padi, sebetulnya saya tidak mau makan oyek," tutur Misno.

Untuk menghidupi keluarganya, Misno tak hanya bertanam singkong. Ia juga bekerja setengah hari sebagai buruh di pabrik penggilingan padi. Sayangnya, tidak setiap hari orang datang ke pabrik penggilingan tempat Misno bekerja. "Kalau tidak dapat kerjaan, ya ngutang dulu ke warung," kata Misno. Untuk meringankan beban, setiap hari istri Misno, Yatinah meninggalkan rumah saat pagi buta bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah perkebunan kelapa sawit. Bersama teman-temannya, Yatinah memungut sawit yang rontok atau membabat rumput di perkebunan sawit hingga menjelang petang. "Kalau pas ada rezeki, bisa dapat upah Rp 12.500 sehari. Tapi kalau sedang anjlok, Rp 5.000-7000 juga sering," kata Yutinah. Sebagai istri, Yatinah ikhlas mendampingi suami dan lima anaknya. "Sebenarnya banyak kekurangan, tapi keadaannya memang seperti ini," ujar Yatinah terisak. Namun, betapa pun beratnya kehidupan, Yatinah tidak mau kembali ke tanah kelahirannya, Kebumen, Jawa Tengah. Alasannya, Yatinah malu kepada saudara-saudaranya di Kebumen yang hidup serba kecukupan.

Roda kehidupan belum berhenti berputar sebelum napas terhenti. Itulah sebabnya, keluarga Misno dan transmigran lain tak mau menyerah pada keadaan. Karena esok adalah dunia penuh harapan. Kerja keras masih menjadi tekad demi kehidupan yang lebih baik buat mereka.(ZAQ)

source : http://www.liputan6.com/progsus/?id=39068

Baca seterusnya........

Menteri Resmikan KTM

Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dipusatkan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalsel, Sabtu 19 Juli diresmikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno.

Peresmian KTM dipusatkan di tugu Jembatan Rumpiang di Kecamatan Cirebon Kabupaten Barito Kuala.

Kabupaten Batola merupakan salah satu Kabupaten yang terpilih dari 11 Kabupten di seluruh Indonesia, bahkan menjadi pusat sebagai konsep dari KTM.

Konsep dari KTM pertamakali ada di Batola, begitu juga sistem dan penerapannya berpusat di Batola. KTM berawal dengan adanya kunjungan dari Menakertrans ke Desa Sampurna 2006 lalu, untuk melihat varietas bibit unggul.

“Saat itu setelah konsep KTM dipolakan dan diterangkan di Jakarta pada 25 Januari 2006. Kita mempresentasikannya di sana pihak Departemen Nakertrans belum mengerti KTM,” ujar Supriyono, Sekretariat Daerah Batola.

KTM merupakan konsep perdesaan-perkotaan yang pada intinya meningkatkan percepatan perekonomian masyarakat desa. Awalnya konsep ini dibuat Supriyono, yang saat itu menjabat Kepala Bapedalda Batola. (dua)

source : http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/40499/449/

Baca seterusnya........